Tugas Pendidikan Kewarganegaraan.01


Negara

Nama  : Hela Yuda Buana

NPM    : 30108935

”Negara adalah organisasi yang di dalamnya ada rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintah yang berdaulat (baik ke dalam maupun ke luar). Dalam arti luas, negara merupakan kesatuan sosial (masyarakat) yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama.”

Di atas merupakan salah satu pengertian Negara secara umum dan luas , jika di jabarkan banyak sekali definisi dan pengertian dari Negara, di tinjau secara literal istilah Negara merupakan terjemahan dari kata asing yaitu state (dalam bahas inggris), staat (dalam bahasa belanda dan jerman), dan etat (dalam bahasa prancis), ketiga kata “state,staat,etat” juga kata yang diambil dari bahasa latin yaitu status atau statum yang berarti  berdiri  tegak dan tetap. Dalam terminology Negara di artikan dengan  organisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang mempunyai cita- cita untuk bersatu. Ada pun pengertian lain menurut ahli , pengertian negara menurut :

a. George Jellinek : Negara adalah organisasi kekuasaan dari seke-lompok manusia yang mendiami wilayah tertentu.

b. Roger H. Soltau : Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yg mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat.

c. Mr. Kranen-burg : Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena adanya kehendak dari suatu golongan atau bangsa.

d. Karl Marx : Negara adalah alat kelas yang berkuasa (kaum borjuis/ kapitalis) untuk menindas atau meng-eksploitasi kelas lain (proletariat/buruh).

e. Logemann : Negara adalah organisasi kemasyarakatan (ikatan kerja) yang mempunyai tujuan untuk mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya. Organisasi itu adalah ikatan-ikatan fungsi atau lapangan-lapangan kerja tetap.

f. Max Weber : Negara adalah suatu masyarakat yang mempu-nyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.

  • Asal mula terjadinya Negara  di golongkan menjadi 3 yaitu :

1. Asal Negara dengan pendekatan secara factual dengan di dasarkan kenyataan yang sungguh – sungguh terjadi berdasarkan sejarah, asal mula Negara secara factual  meliputi :

a. Occupatie (Pendudukan): pendudukan suatu wilayah yang semula tidak bertuan oleh sekelompok manusia/ suatu bangsa yang kemudian mendirikan negara di wilayah tersebut. Contoh: Liberia yang diduduki budak-budak Negro yang dimerdekakan pada tahun 1847.

b. Separatie (Pemisahan): Suatu wilayah yang semula merupakan bagian dari negara tertentu, kemudian memisahkan diri dari negara induknya dan menyatakan kemerdekaan. Contoh: Belgia pada tahun 1839 melepaskan diri dari Belanda, dan Negara timor leste yang memisahkan diri dari Indonesia.

c. Fusi (Peleburan): beberapa negara melebur menjadi satu negara baru. Contoh: pembentukan Kerajaan Jerman pada tahun 1871.

d. Inovatie (Pembentukan Baru): Suatu negara pecah dan lenyap, kemudian di atas bekas wilayah negara itu timbul negara(-negara) baru. Contoh: pada tahun 1832 Colombia pecah menjadi negara-negara baru, yaitu Venezuela dan Colombia Baru (ingat pula negara-negara baru pecahan dari Uni Sovyet!).

e. Cessie (Penyerahan) : penyerahan suatu daerah kepada negara lain. Contoh: Sleeswijk diserahkan oleh Austria kepada Prusia (Jerman).

f. Accessie(Penaikan): bertambahnya tanah dari lumpur yang mengeras di kuala sungai (atau daratan yang timbul dari dasar laut) dan menjadi wilayah yang dapat dihuni manusia sehingga suatu ketika telah memenuhi unsur-unsur terbentuknya negara.

g. Anexatie (Penguasaan): penaklukan suatu wilayah yang memungkinkan pendirian suatu negara di wilayah itu setelah 30 tahun tanpa reaksi yang memadai dari penduduk setempat.

h. Proklamasi: pernyataan kemerdekaan yang dilakukan setelah keberhasilan merebut kembali wilayah yang dijajah bangsa/ negara asing. Contoh: Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

2. Asal mula Negara secara Teoritis( teori) dengan cara menyimpulkan bagaimana terbentuknya suatu Negara dengan hanya menggunakan filosofis, dugaan dan pemikiran logis tanpa mencari bukti – bukti terkait. Adapun teori yang ada antara lain :

1. Teori Ketuhanan

Menurut Friederich Julius Stahl (1802-1861) timbulnya suatu Negara adalah kehendak tuhan  semua tidak akan terjadi tanpa kehendak-Nya. Negara tumbuh secara berangsur – angsur tumbuh melalui proses evolusi mulai dari keluarga hinga menjadi bangsa.

2. Teori Perjanjian Masyarakat

Teori ini disusun berdasarkan anggapan bahwa sebelum ada negara, manusia hidup sendiri-sendiri dan berpindah-pindah. Pada waktu itu belum ada masyarakat dan peraturan yang mengaturnya sehingga kekacauan mudah terjadi di mana pun dan kapan pun. Tanpa peraturan, kehidupan manusia tidak berbeda dengan cara hidup binatang buas. Ada beberapa tokoh penganut “Teori Perjanjian Masyarakat” antara lain :

a. Thomas Hoobbes yang menyusun teori unionis dan pactum subiectionis berisi tentang perjanjian antarkelompok manusia dengan penguasa dan penyerahan hak – hak alami kepda penguasa dan berjanji taat kepadamya

b. John Locke menyusun teori Perjanjian Masyarakat dalam bukunya Two Treaties on Civil Government bersamaan dengan tumbuh kembangnya kaum borjuis (golongan menengah) yang menghendaki perlindungan penguasa atas diri dan kepentingannya. Maka John Locke mendalilkan bahwa dalam pactum subiectionis tidak semua hak manusia diserahkan kepada raja. Seharusnya ada beberapa hak tertentu (yang diberikan alam) tetap melekat padanya. Hak yang tidak diserahkan itu adalah hak azasi manusia yang terdiri: hak hidup, hak kebebasan dan hak milik. Hak-hak itu harus dijamin raja dalam UUD negara. Menurut John Locke, negara sebaiknya berbentuk kerajaan yang berundang-undang dasar atau monarki konstitusional.

c. J.J. Rousseau dalam bukunya Du Contract Social berpendapat bahwa setelah menerima mandat dari rakyat, penguasa mengembalikan hak-hak rakyat dalam bentuk hak warga negara (civil rights). Ia juga menyatakan bahwa negara yang terbentuk oleh Perjanjian Masyarakat harus menjamin kebebasan dan persamaan. Penguasa sekadar wakil rakyat, dibentuk berdasarkan kehendak rakyat (volonte general). Maka, apabila tidak mampu menjamin kebebasan dan persamaan, penguasa itu dapat diganti.

3. Teori Kekuasaan

Teori Kekuasaan menyatakan bahwa negara terbentuk berdasarkan kekuasaan. Orang kuatlah yang pertama-tama mendirikan negara, karena dengan kekuatannya itu ia berkuasa memaksakan kehendaknya terhadap orang lain

4. Teori Hukum Alam

Para penganut teori hukum alam menganggap adanya hukum yang berlaku abadi dan universal (tidak berubah, berlaku di setiap waktu dan tempat). Hukum alam bukan buatan negara, melainkan hukum yang berlaku menurut kehendak alam.

5. Teori Hukum

Teori hukum dibagi menjadi 2 antara lain :

a. Hukum Murni yaitu negara adalah suatu kesatuan tata hukum yang bersifat memaksa. Setiap orang harus taat dan tunduk. Kehendak negara adalah kehendak hukum. Negara identik dengan hukum.

b. Hukum Modern yaitu menitikberatkan fakta dan sudut pandangan tertentu untuk memperoleh kesimpulan tentang asal mula, hakikat dan bentuk negara.

3. Asal mula Negara secara Primer & Sekunder, dalam penggolongan secara primer dan sekunder ada beberapa bentuk terjadinya negara antara lain :

a. Persekutuan Masyarakat

Tahap ini merupakan suatu masa ketika masyarakat hidup dalam suatu kelompok dengan kedudukan yang sama. Mereka bergabung dalam kelompok untuk kepentingan bersama dan didasarkan pada persamaan. Untuk mengurus kepentingan mereka, dipilihlah seorang yang terkemuka di antara mereka (primus inter pares) yang diberi wewenang memimpin menurut adat istiadat.

b. Kerajaan

Primus inter pares dari suatu persekutuan lambat laun menguasai pula kelompok-kelompok lain sebagai akibat dari kemenangannya dalam pertentangan antarkelompok. Berkat kekuasaannya itu ia menjadi raja.

c. Negara

Pada masa kerajaan, sudah ada pemerintah pusat, tetapi belum mampu mengurus dan mengendalikan pemerintah daerah-daerah taklukannya. Karena itu raja kemudian bertindak sewenang-wenang untuk menyebarkan kewibawaannya di seluruh daerah yang dikuasainya dan menyatukan semuanya dalam suatu pemerintahan absolut. Kesatuan kewibawaan itu melahirkan negara.

d. Demokrasi

Negara demokrasi lahir sebagai reaksi terhadap kekuasaan raja yang sewenang-wenang. Pada masa ini, rakyat yang menyadari kedaulatannya bertindak merebut kekuasaan pemerintahan dari raja. Untuk mencegah kembalinya kekuasaan absolut, rakyat membentuk undang-undang yang menjamin hak-hak rakyat dan membatasi kekuasaan raja.

e. Diktator

Diktatur adalah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pilihan rakyat yang kemudian berkuasa secara mutlak. Istilah Kranenburg untuk diktator adalah autokrasi, sedangkan Otto Koelreuter menyebutnya autoritaire fuhrerstaat.

Ada dua kelompok pendapat yang berlainan tentang diktator. Kelompok pertama berpendapat bahwa diktatur merupakan perkembangan lebih lanjut dari negara demokrasi, sedangkan kelompok lainnya menganggap diktatur sebagai variasi atau penyelewengan dari negara demokrasi.

  • § Unsur – unsur Negara di bagi menjadi 2 yaitu :

1. Unsur pembentuk Negara secara konstitutif antara lain wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat

  • Wilayah dalam pembagian wilayah, digolongkan menjadi 3 yaitu wilayah daratan, lautan , dan udara.

Daratan

Wilayah daratan ada di permukaan bumi dalam batas-batas tertentu dan di dalam tanah di bawah permukaan bumi. Artinya, semua kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dalam batas-batas negara adalah hak sepenuhnya negara pemilik wilayah.

Batas-batas wilayah daratan suatu negara dapat berupa:

1. Batas Alam berupa : Pegunungan, sungai, danau, dan lembah

2. Batas Buataan berupa : Pagar tembok, kawat berduri, dan parit

3. Batas Menurut Ilmu alam berupa : garis lintang dan garis bujur bumi

Lautan

  • Lautan yang merupakan wilayah suatu negara disebut laut teritorial negara itu, sedangkan laut di luarnya disebut laut terbuka (laut bebas, mare liberum).

Ada dua konsepsi tentang batas laut yaitu :

1. Res Nullius, yang menyatakan bahwa laut tidak ada pemiliknya, sehingga dapat diambil/ dimiliki oleh setiap Negara.

2. Res Communis, yang menyatakan bahwa laut adalah milik bersama masyarakat dunia dan karenanya tidak dapat diambil/ dimiliki oleh setiap negara.

Lalu pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay di buatlah suatu perjanjian yang mengatur tentang batas – batas kelautan, isi dari batas laut adalah sebagai berikut :

1. Batas Laut Teritorial

Setiap negara berdaulat atas lautan teritorial yang jaraknya sampai 12 mil laut, diukur dari garis lurus yang ditarik dari pantai.

2. Batas Zona Bersebelahan

Di luar batas laut teritorial sejauh 12 mil laut atau 24 mil dari pantai adalah batas zona bersebelahan. Di dalam wilayah ini negara pantai dapat mengambil tindakan dan menghukum pihak-pihak yang melanggar undang-undang bea cukai, fiskal, imigrasi, dan ketertiban Negara.

3. Batas Zona Ekonomi Ekslusif

ZEE adalah wilayah laut suatu engara pantai yang batasnya 200 mil laut diukur dari pantai. Di dalam wilayah ini, negara pantai yang bersangkutan berhak menggali kekayaan laut dan menangkap nelayan asing yang kedapatan menangkap ikan di wilayah ini serta melakukan kegiatan ekonomi lainnya. Negara lain bebas berlayar atau terbang di atas wilayah itu serta bebas pula memasang kabel dan pipa di bawah laut.

4. Batas Landas Dunia

Landas benua adalah wilayah lautan suatu engara yang batasnya lebih dari 200 mil laut. Dalam wilayah ini negara pantai boleh melakukan eksplorasi dan eksploitasi dengan kewajiban membagi keuntungan dengan masyarakat internasional.

Udara

Wilayah udara suatu negara ada di atas wilayah daratan dan lautan negara itu. Kekuasaan atas wilayah udara suatu negara itu pertama kali diatur dalam Perjanjian Paris pada tahun 1919 (dimuat dalam Lembaran Negara Hindia Belanda No.536/1928 dan No.339/1933). Perjanjian Havana pada tahun 1928 yang dihadiri 27 negara menegaskan bahwa setiap negara berkuasa penuh atas udara di wilayahnya. Hanya seizin dan atau menurut perjanjian tertentu, pesawat terbang suatu negara boleh melakukan penerbangan di atas negara lain. Demikian pula Persetujuan Chicago 1944 menentukan bahwa penerbangan internasional melintasi negara tanpa mendarat atau mendarat untuk tujuan transit dapat dilakukan hanya seizin negara yang bersangkutan. Sedangkan Persetujuan Internasional 1967 mengatur tentang angkasa yang tidak bisa dimiliki oleh negara di bawahnya dengan alasan segi kemanfaatan untuk semua negara dan tujuan perdamaian.

Rakyat

Rakyat adalah kumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu masyarakat penghuni suatu negara, meskipun mereka ini mungkin berasal dari keturunan dan memiliki kepercayaan yang berbeda. Selain rakyat, penghuni negara juga disebut bangsa. Para ahli menggunakan istilah rakyat dalam pengertian sosiologis dan bangsa dalam pengertian politis. Rakyat adalah sekelompok manusia yang memiliki suatu kebudayaan yang sama, misalnya memiliki kesamaan bahasa dan adat istiadat.

Bangsa adalah sekelompok manusia yang dipersatukan oleh kesamaan sejarah dan cita-cita. Hasrat bersatu yang didorong oleh kesamaan sejarah dan cita-cita meningkatkan rakyat menjadi bangsa. Dengan perkataan lain, bangsa adalah rakyat yang berkesadaran membentuk negara. Suatu bangsa tidak selalu terbentuk dari rakyat seketurunan, sebahasa, seagama atau adat istiadat tertentu kendati kesamaan itu besar pengaruhnya dalam proses pembentukan bangsa contohnya : adalah bangsa Indonesia yang terbentuk dari peristiwa sumpah pemuda.

Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan rakyat, antara lain Penduduk dan Ras.

  • Penduduk ialah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili tetap di dalam wilayah negara. Sedangkan bukan penduduk ialah mereka yang ada di dalam wilayah negara, tetapi tidak bermaksud bertempat tinggal di negara itu. Warga negara ialah mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing (WNA).
  • Ras diartikan sebagai sekumpulan manusia yang merupakan suatu kesatuan karena berciri jasmaniah yang sama, misalnya: warna kulit, warna rambut, bentuk badan, wajah, etc.

Pemerintahan yang Berdaulat

Istilah Pemerintah merupakan terjemahan dari kata asing Gorvernment (Inggris), Gouvernement (Prancis) yang berasal dari kata Yunani κουβερμαν yang berarti mengemudikan kapal (nahkoda). Dalam arti luas, Pemerintah adalah gabungan dari semua badan kenegaraan (eksekutif, legislatif, yudikatif) yang berkuasa memerintah di wilayah suatu negara. Dalam arti sempit, Pemerintah mencakup lembaga eksekutif saja, dan pengertian Pemerintah secara umum adalah lembaga atau orang yang bertugas mengatur dan memajukan negara dengan rakyatnya. sedangkan istilah Kedaulatan  adalah kekuasaan tertinggi di suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dan rakyat negara itu sendiri. Maka Pemerintahan yang berdaulat adalah Pemerintahan yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengatur rakyat dan negaranya baik internal maupun eksternal tanpa ada campur tangan dari pihak manapun ( negara manapun).

2.  Unsur terbentuknya negara secara Deklaratif

Unsur deklaratif merupakan suatu bentuk pengakuan negara lain yang menjadi tanda suatu negara baru yang memenuhi persyaratan konstitutif di terima menjadi anggota negara baru dalam pergaulan antara negara. Dipandang dari sudut hukum internasional, faktor pengakuan sangat penting, yaitu untuk:

  • tidak mengasingkan suatu kumpulan manusia dari hubungan-hubungan internasional.
  • menjamin kelanjutan hubungan-hubungan intenasional dengan jalan mencegah kekosongan hukum yang merugikan, baik bagi kepentingan-kepentingan individu maupun hubungan antarnegara.

Ada berbagai alasan mengapa negara perlu mengakui keberadaan lain :

  1. Negara tersebut telah syah memenuhi persyaratan berdirinya suatu negara.
  2. Negara tersebut secara ekonomi mampu memegang peranan penting dalam dunia perekonomian secara global maupun intern.
  3. Negara tersebut mampu secara politik untuk berperan dalam global maupun intern.

Pengakuan terbentuknya suatu negara baru di bagi menjadi 2 yaitu pengakuan secara de facto dan de jure :

1. Pengakuan secara de facto adalahpengakuan menurut kenyataan bahwa suatu negara telah berdiri dan menjalankan kekuasaan sebagaimana negara berdaulat lainnya. Pengakuan secara de facto mempunyai 2 sifat  yaitu :

  • Bersifat Tetap artinya Pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara hanya bisa menimbulkan hubungan politik dan perdagangan.
  • Bersifat Sementara artinya Pengakuan suatu negara terhadap negara lain tanpa melihat bertahan atau tidaknya negara tersebut di masa akan datang.

2. Pengakuan secara de jure adalah pengakuan secara hukum bahwa suatu negara telah berdiri dan diakui kedaulatannya berdasarkan hukum internasional. Pengakuan secara de jure juga mempunyai 2 sifat yaitu :

  • Bersifat Tetap artinya Pengakuan dari negara lain akan berlaku selama – lamanya setelah melihat jaminan bahwa negara tersebut akan stabil dan  dapat berdiri dalam waktu yang lama.
  • Bersifat Penuh artinya Terjadi hubungan negara dengan saling mengakui dan diakui meliputi hubungan  dalam bidang politik, ekonomi, dan perdagangan.

sumber bacaan:

http://ruhcitra.wordpress.com/2008/11/09/unsur-unsur-negara/

http://www.powerpoint-search.com/pengertian-bangsa-menurut-para-ahli-ppt.html

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: